Legal Aspects of Financing Transaction (Corporate & Project Financing)

Tentang Program

Transaksi pembiayaan korporasi maupun proyek besar melibatkan struktur jaminan dan dokumentasi hukum yang kompleks untuk melindungi kepentingan kreditor sekaligus memastikan proyek dapat berjalan lancar. Pelatihan ini membahas aspek hukum pembiayaan dengan merujuk pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagai instrumen jaminan utama dalam pembiayaan proyek. Peserta akan mempelajari struktur perjanjian kredit korporasi, perbedaan skema jaminan fidusia dan hak tanggungan, mekanisme pembiayaan proyek melalui skema project finance dengan agunan cash flow proyek, hingga klausul-klausul krusial dalam perjanjian kredit seperti covenant dan events of default. Dengan studi kasus pembiayaan proyek infrastruktur berskala besar, peserta diharapkan memahami struktur hukum pembiayaan secara komprehensif dan aplikatif.

Lokasi Pelatihan

Syllabus / Materi

1. Module 1: Struktur Pembiayaan Korporasi dan Pembiayaan Proyek. Membedakan pendanaan berbasis neraca perusahaan dari pendanaan berbasis arus kas proyek.
2. Module 2: Perjanjian Kredit: Klausul Pokok dan Kovenan. Fasilitas, penarikan, bunga, syarat prasyarat, kovenan, dan peristiwa cidera janji.
3. Module 3: Kredit Sindikasi dan Peran Agen. Hubungan antarkreditor, pembagian keputusan, dan tugas agen fasilitas.
4. Module 4: Jaminan Kebendaan: Hak Tanggungan, Fidusia, dan Gadai. Kekhususan UU No. 4 Tahun 1996 dan UU No. 42 Tahun 1999 serta pendaftaran jaminan.
5. Module 5: Jaminan Perorangan dan Corporate Guarantee. Borgtocht, jaminan perusahaan, dan batasan kewenangan pemberi jaminan.
6. Module 6: Struktur Project Finance: SPV dan Alokasi Risiko. Perusahaan proyek khusus, pembiayaan tanpa atau terbatas regres, dan pembagian risiko konstruksi dan operasi.
7. Module 7: Dokumen Proyek: Direct Agreement, Step-In Rights, dan Escrow. Hak pemberi pinjaman untuk mengambil alih proyek serta pengelolaan rekening penampungan.
8. Module 8: Perjanjian Antarkreditor dan Prioritas Pembayaran. Pembagian jaminan dan urutan pelunasan di antara pemberi pinjaman.
9. Module 9: Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha. Kerangka KPBU dalam Perpres No. 38 Tahun 2015 beserta perubahannya dan implikasinya pada pembiayaan.
10. Module 10: Wanprestasi Debitur, Eksekusi Jaminan, dan Restrukturisasi. Tahapan bila debitur gagal bayar dan cara mengeksekusi atau menyusun ulang pembiayaan.

Kompetensi Teknis

Tenaga Pengajar