Hukum Perusahaan & Bisnis

Tentang Program

Setiap keputusan bisnis korporasi selalu beririsan dengan konsekuensi hukum, mulai dari pendirian badan usaha hingga tanggung jawab organ perseroan. Pelatihan ini mengupas struktur hukum korporasi berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta turunannya yang menyederhanakan proses pendirian dan perizinan usaha. Peserta akan mempelajari tahapan pendirian dan pemilihan bentuk badan usaha yang tepat, mekanisme tata kelola perseroan dan Rapat Umum Pemegang Saham, teknik penyusunan kontrak komersial yang melindungi kepentingan perusahaan, serta batasan tanggung jawab hukum direksi dan komisaris (fiduciary duty). Dengan pendekatan studi kasus transaksi bisnis nyata, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum dalam aktivitas bisnis sehari-hari secara lebih percaya diri.

Lokasi Pelatihan

Syllabus / Materi

1. Module 1: Bentuk-bentuk Badan Usaha. Membandingkan perseroan terbatas, CV, firma, dan koperasi dari sisi tanggung jawab, modal, dan pengelolaan.
2. Module 2: Pendirian Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar. Tahapan pendirian menurut UU No. 40 Tahun 2007, isi anggaran dasar, dan pengesahan badan hukum.
3. Module 3: Organ Perseroan dan Pembagian Kewenangan. Fungsi RUPS, direksi, dan dewan komisaris serta batas kewenangannya.
4. Module 4: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Klasifikasi risiko usaha, Nomor Induk Berusaha, dan perizinan melalui sistem OSS sesuai PP No. 5 Tahun 2021.
5. Module 5: Penanaman Modal dan Ketentuan Kepemilikan. Kerangka UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta bidang usaha yang terbuka bagi penanam modal.
6. Module 6: Perjanjian Bisnis dan Wanprestasi. Syarat sah perjanjian, penyusunan klausul dasar, dan konsekuensi wanprestasi dalam hubungan bisnis.
7. Module 7: Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen. Larangan praktik monopoli menurut UU No. 5 Tahun 1999 dan kewajiban pelaku usaha menurut UU No. 8 Tahun 1999.
8. Module 8: Hubungan Ketenagakerjaan dalam Operasional Bisnis. Perjanjian kerja, pengupahan, dan pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan perubahannya.
9. Module 9: Kepailitan dan Restrukturisasi Utang. Mekanisme kepailitan dan PKPU menurut UU No. 37 Tahun 2004 serta implikasinya bagi perusahaan dan direksi.
10. Module 10: Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Beneficial Ownership. Pilihan litigasi, arbitrase, dan mediasi menurut UU No. 30 Tahun 1999, serta kewajiban pelaporan pemilik manfaat korporasi.

Kompetensi Teknis

Tenaga Pengajar