Hukum Lingkungan dalam Industri Oil & Gas - Basic

Tentang Program

Kegiatan industri migas memiliki dampak lingkungan yang signifikan sehingga tunduk pada persyaratan hukum lingkungan yang ketat sejak tahap perencanaan proyek. Pelatihan dasar ini membahas kerangka hukum lingkungan dalam industri migas berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peserta akan mempelajari kewajiban penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk proyek migas, persyaratan izin lingkungan sebagai syarat operasional, hingga tanggung jawab hukum atas pencemaran lingkungan akibat kegiatan migas. Dengan pendekatan dasar yang mudah dipahami, peserta baru di industri migas diharapkan memiliki bekal awal memahami kewajiban lingkungan sebelum mempelajari topik hukum lingkungan yang lebih spesifik.

Lokasi Pelatihan

Syllabus / Materi

1. Module 1: Hukum Lingkungan Industri Migas. UU No. 32 Tahun 2009 dan peraturan pelaksana yang relevan bagi kegiatan hulu dan hilir.
2. Module 2: Asas Pencegahan, Kehati-hatian, dan Pencemar Membayar. Prinsip yang menjadi dasar kewajiban dan pertanggungjawaban pelaku usaha.
3. Module 3: Persetujuan Lingkungan untuk Proyek Migas. Alur AMDAL dan UKL-UPL menurut PP No. 22 Tahun 2021 serta kewajiban yang melekat pada persetujuan.
4. Module 4: Limbah B3 dan Baku Mutu Air Limbah Migas. Pengelolaan limbah dari pengeboran dan produksi serta kewajiban pemantauan.
5. Module 5: Emisi, Flaring, dan Pengendalian Pencemaran Udara. Pengaturan emisi dan pembakaran gas serta pelaporannya.
6. Module 6: Tumpahan Minyak: Penanggulangan dan Rencana Kontinjensi. Kewajiban menanggulangi tumpahan dan kerangka nasional menurut Perpres No. 109 Tahun 2006.
7. Module 7: Tanggung Jawab Mutlak dan Ganti Rugi Lingkungan. Konsep strict liability menurut Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 dan pembuktiannya.
8. Module 8: Pengawasan, Peringkat Kinerja, dan Sanksi. Kewenangan pengawas, program PROPER, dan jenis sanksi administratif serta pidana.
9. Module 9: Pemulihan Lahan dan Dekomisioning. Kewajiban pemulihan lingkungan pascaoperasi dan pendanaannya.
10. Module 10: Sengketa Lingkungan dan Peran Masyarakat. Hak masyarakat mengajukan keberatan dan gugatan serta penyelesaian sengketa.

Kompetensi Teknis

Tenaga Pengajar