Designing Legal for Business Transaction Strategy and Governance

Tentang Program

Sebagai modul penutup dari rangkaian empat tahap, program ini mengangkat perspektif manajerial dalam merancang strategi dan tata kelola fungsi hukum transaksi bisnis di tingkat organisasi secara menyeluruh. Materi mengintegrasikan seluruh pembelajaran sebelumnya dengan prinsip tata kelola dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peserta akan mempelajari penyusunan kebijakan pengelolaan transaksi bisnis tingkat korporat, penetapan batas kewenangan persetujuan transaksi berdasarkan nilai dan risiko, hingga tata kelola pelaporan transaksi material kepada direksi dan komisaris. Sebagai penutup rangkaian pembelajaran bertahap mulai dari pengantar hingga strategi, peserta diharapkan mampu memimpin dan merancang fungsi hukum transaksi bisnis secara strategis dan berkelanjutan bagi organisasinya.

Lokasi Pelatihan

Syllabus / Materi

1. Module 1: Peran Strategis Hukum Transaksi dalam Tujuan Korporasi. Menghubungkan fungsi hukum transaksi dengan strategi pertumbuhan dan pengendalian risiko.
2. Module 2: Kebijakan Pengelolaan Transaksi Bisnis Tingkat Korporat. Prinsip, ruang lingkup, dan standar minimal yang berlaku di seluruh perusahaan.
3. Module 3: Matriks Batas Kewenangan Persetujuan Berdasarkan Nilai dan Risiko. Menentukan tingkat persetujuan yang sesuai untuk setiap kelas transaksi.
4. Module 4: Klasifikasi Transaksi Material dan Berisiko Tinggi. Kriteria yang memicu perhatian direksi, komisaris, atau persetujuan pemegang saham.
5. Module 5: Tata Kelola Pelaporan Transaksi Material. Alur pelaporan kepada direksi dan komisaris sesuai UU No. 40 Tahun 2007.
6. Module 6: Model Layanan Hukum: Terpusat, Terdesentralisasi, atau Hibrida. Kelebihan dan kekurangan tiap model bagi perusahaan berbagai ukuran.
7. Module 7: Penggunaan Penasihat Eksternal pada Transaksi Bernilai Besar. Kapan melibatkan penasihat luar dan bagaimana mengelola hubungannya.
8. Module 8: Manajemen Risiko dan Kepatuhan dalam Portofolio Transaksi. Melihat risiko secara agregat, bukan per transaksi.
9. Module 9: Indikator Strategis dan Pelaporan Kinerja Fungsi Transaksi. Metrik kinerja fungsi transaksi yang relevan bagi pimpinan tingkat atas dan cara melaporkannya.
10. Module 10: Peta Jalan Penguatan Fungsi Hukum Transaksi. Rencana bertahap peningkatan kapabilitas dan struktur.

Kompetensi Teknis

Tenaga Pengajar